Aparat Terkesan Tutup Mata Galangan Kapal Milik Ationg Selat Panjang

Selain tidak mengantongi izin usaha, galangan kapal milik Ationg yang berada di Sungai Juling Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti diduga ‘menadah’ kayu hasil praktek ilegal logging. Mirisnya, aparat serempat terkesan tutup mata terkait persoalan tersebut.

Ketika media ini melakukan pemantauan di lokasi galangan kapal milik Ationg pada 5 November 2017 lalu, terlihat tumpukan kayu untuk bahan baku kapal terlihat jelas menumpuk di lokasi tersebut. Puluhan ton kayu bahan baku kapal masuk dari laut.

Menurut pengakuan salah seorang karyawan yang enggan disebutkan namanya, mengakui bahwa kayu-kayu tersebut memang baru masuk ketika air pasang laut lagi naik. Namun sumber tersebut enggan merinci dari mana asal kayu-kayu tersebut.

“Memang ada kayu masuk tadi pagi sewaktu air pasang, kayu tersebut saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya hanya bekerja di sini pak. Itu urusan bos saya,” ungkapnya.

Media ini berusaha melakukan konfirmasi kepada Ationg selaku pemilik galangan kapal tersebut, namun selalu gagal. Ationg tidak bisa dijumpai meski media ini telah bertandang ke rumahnya. Ationg terkesan selalu menghindari dari kejaran para pewarta di Kepulauan Meranti.

“Aktifitas galangan kapal ini kan sudah berlangsung lama, kita mempertanyakan asal bahan bakunya. Kayu-kayu sebagai material utama pembuatan kapal tersebut berasal dari mana. Ini yang kita pertanyakan,” ungkap Sekretaris Ikatan Pemuda Selatpanjang, Karim kepada media ini, belum lama ini.

Yang kita pertanyakan, ungkap Karim, adalah bahan baku pembuatan kapal tersebut. Pengusaha yang diketahui bernama Ationg tersebut mendapatkan dari mana. Kalau bahan bakunya berasal dari aktifitas ilegal logging tentu ini harus ditindak tegas.

Katanya lagi, pihak yang berwenang harus mengusut asal bahan baku pembuatan kapal kayu tersebut. Kalau seandainya ditemukan bahan baku berasal dari aktifitas ilegal logging, tentu harus dihentikan. Pemilik galangan kapal harus diseret ke proses hukum. “Dalam hal ini aparat penegak hukum harus tegas. Jangan terkesan tidak berdaya,” katanya.

Aparat penegak hukum jangan berat sebelah dalam melakukan tindakan terkait dengan pemilik galangan kapal ini. Jangan dengan rakyat biasa yang hanya akan membangun rumah, dipertanyakan asal muasal bahan baku kayunya, sementara kalau pengusaha terkesan tidak berdaya.

redaksiR7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *