Arahan KPU Mantan Napi yang Mencaleg Agar Segera Dicari Penggantinya

Setelah diumumkannya nama-nama bacaleg hasil indentifikasi yang pernah menjadi terpidana korupsi oleh Bawaslu RI, Ketua KPU Riau menyatakan masih ada waktu perbaikan. Ia menyebutkan partai politik yang mendaftar masih bisa mengganti calegnya yang termasuk mantan napi korupsi.

Sesuai dengan pakta integritas kita memberikan kesempatan bagi parpol untuk mengganti calegnya yang tidak memenuhi persyaratan,” ujar Nurhamin pada Kamis (26/7/2018).

Nurhamin mengatakan juga bahwa pihaknya tidak ingin mengumumkan nama-nama tersebut ke publik. Karena masih ada waktu perbaikan yakni pada 31 Juli 2018.

Selain itu dari rilis Bawaslu tersebut pihaknya akan melakukan penelusuran ke tiap Pengadilan di daerah. “Jika masih dalam daftar DCS masih bisa diperbaiki. Namun jika sudah menjadi DCT, maka namanya langsung dicoret tanpa ada perbaikan,” papar Nurhamin.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan terdapat 199 mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Mereka didaftarkan partai politik masing-masing untuk berkontestasi pada Pileg 2019.

Dari 199 itu rinciannya, yakni 30 eks napi korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg DPRD di 11 provinsi, 148 eks napi korupsi terdaftar sebagai bakal caleg DPRD di 93 kabupaten, dan 21 eks napi korupsi terdaftar sebagai bakal caleg DPRD di 12 kota.

Eks napi korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg DPRD provinsi terbanyak berada di Jambi, yakni 9 orang. Berturut-turut, Bengkulu (4), Sulawesi Tenggara (3), Kepulauan Riau (3), Riau (2), Banten (2), Jawa Tengah (2), NTT (2), DKI Jakarta (1), Kalimantan Selatan (1), dan Sulawesi Utara (1).

Di Riau sendiri, bacaleg mantan napi tersebut terdapat di Kabupaten Kampar dan Rokan Hilir masing-masing 2 orang,  Bengkalis dan Kuantan Singingi masing-masing 1 orang.

redaksiR7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *