BS Petani Sawit Swadaya Jauh dari Ketetapan Pemerintah

Kendati Disbun Riau selalu menggelar rapat harga TBS Sawit setiap pekan, namun, patokan harga itu hanya berlaku bagi TBS petani mitra atau petani plasma. Sementara harga TBS sawit petani swadaya jauh di bawah harga yang ditetapkan dalam rapat harga.

Hal itu diungkapkan ketua Umum Apkasindo Riau, Gulat Manurung di sela acara Forum Group Discussion (FGD) tentang Tata Niaga TBS Kelapa Sawit yang digelar selama 2 hari. Rabu- Kamis (25-26/7/18) di salah satu hotel berbintang di Pekanbaru.

“FGD yang mengundang petani sawit swadaya, pakar niaga kelapa sawit dan akademisi serta dari pemerintah dalam hal ini Disbun Riau ini membahas mengenai penyatuan harga TBS sawit untuk seluruh petani sawit. Baik itu petani sawit mitra/inti plasma maupun petani sawit swadaya,” terangnya.

Ia berharap FGD Tata Niaga TBS Sawit ini bisa menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan di ajukan ke Gubernur untuk menjadi pergub yang akan membawa kesetaraan harga bagi petani sawit swadaya yang selama ini menerima harga TBS yang rendah dibandingkan TBS sawit petani inti plasma.

“Selain masalah harga, FGD Tata Niaga TBS Sawit juga membahas mengenai lahan petani sawit swadaya yang terjebak di dalam kawasan hutan. Sejauh ini, sudah 7 pabrik menolak TBS petani plasma dengan alasan kebun sawit berada di kawasan hutan,” terangnya.

Menurut Gulat, Apkasindo sudah sepakat dengan kementrian KLHK untuk memberikan kesempatan bagi petani sawit swadaya yang kebunnya di dalam kawasan hutan produksi hutan konversi hingga satu daur periode.

Itu sebabnya, tambahnya, FGD ini membahasnya dan kemudian merumuskan menjadi rekomendasi rekomendasi yang akan diajukan ke Gubernur Riau untuk dijadikan peraturan gubernur / pergub.

“Terutama agar ke depan hanya ada 1 harga TBS sawit. Tidak ada lagi harga TBS petani Inti Plasma/ mitra maupun harga TBS sawit petani swadaya,” pungkasnya.

redaksiR7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *