HW Hutahaean Kembali Menjalani Pemeriksaan TerkaitTerkait Penggarapan Lahan di Luar Izin HGU

Direktur PT Hutahaean, Harangan Wilmar (HW) Hutahaean, kembali menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terkait kasus penggarapan lahan di luar izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Hutahaean, Kamis (31/8/2017).

“Iya, hari ini diperiksa lagi, sebagai saksi atas penetapan korporasi (PT Hutahaean) sebagai tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo SIK.

Didampingi tim kuasa hukumnya, pria berusia 82 tahun itu menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB. Pada pukul 12.15 WIB, ia keluar ruangan untuk istirahat dan makan siang.

“Belum selesai lagi. Mau makan dulu,” ujar HW Hutahaean sambil menuju mobil mewah yang menantinya.

Sebelumnya, HW Hutahaean tidak memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, Kamis (24/8/2017). Informasi dari penyidik, ia tak datang karena sakit.

Namun, Renta selaku anggota tim pengacara HW Hutahaean membantah kalau kliennya pernah dipanggil lagi pasca diperiksa pada 14 Agustus lalu. “Tidak pernah itu (dipanggil lagi), tidak pernah, saya bisa buktikan,” kata Renta.

Hal itu bertolak belakang dengan statemen Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain, saat itu, “Hari ini (Kamis) dipanggil, saya cek ke Wadirkrimsus belum datang juga. Kemarin (Rabu) juga kita panggil tapi tak datang,” kata Zulkarnain.

Penetapan PT Hutahaean selaku korporasi sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menemukan sejumlah alat bukti. Selain itu, penyidik juga sudah meminta keterangan empat orang saksi, yakni ahli lingkungan hidup, ahli pidana, ahli pertanahan, dan ahli planalogi.

Berdasarkan keterangan ahli, ada kelebihan areal lahan yang digarap PT Hutahaean. Namun, pihak perusahaan hingga saat ini belum mengakuinya.

Lahan itu terdapat di Afdeling 8 dengan luas lahan 835 hektare yang terletak di Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu. PT Hutahaean melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Perusakan Hutan, dan Undang-undangĀ  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Kasus ini berawal dari laporan 33 perusahaan oleh Koalisi Rakyat Riau (KKR) ke Polda Riau pada 16 Januari 2017 lalu. Perusahaan itu diduga menggarap lahan tanpa izin dan tak sesuai aturan.

Dalam laporannya KRR merincikan, seluas 103.230 hektar kawasan hutan dan 203.997 hektar lahan di luar HGU, diduga digarap oleh 33 perusahaan itu. Atas pelanggaran ini, KRR menaksir kerugian negara senilai Rp2,5 triliun.

redaksiR7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *