Ini Daftar Pejabat Pemko Terkait Korupsi Lampu Jalan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menyatakan kemungkinan pekan depan akan menetapkan tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru.

Hal tersebut dikatakan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Minggu (17/09/17).

Penetapan tersangka dugaan korupsi lampu jalan yang bersumber ‎dari anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2016 silam ini, tentunya setelah melalui gelar perkara.

“Jika tak ada halangan, Minggu depan kami akan gelar perkara penetapan tersangka perkara pengadaan lampu jalan,” ungkap Sugeng baru-baru ini.

Perlu ‎diketahui, ‎dalam dugaan korupsi ini, penyidik Pidsus telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Yusrizal. Kemudian, ‎Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Alex Kurniawan.

Dan terakhir, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, yang diperiksa pada Rabu (06/09/17) lalu.

Ingot dipanggil penyidik terkait satuan harga lampu. Keterangan Ingot ini, disebut-sebut sangat menentukan dalam kasus ini lantaran diduga kuat terjadi ‘mark up’ anggaran.‎

Pantauan wartawan di lokasi, ‎Ingot saat itu tiba di Kejati Riau sekitar pukul 09.30 wib langsung menuju gedung Pidsus Kejati Riau.Pemeriksaan diketahui berakhir sekitar pukul 12.00 wib.‎

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan SH MH, membenarkan pemeriksaan terhadap Ingot.

Iya. Sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan,” ucap Muspidauan, Rabu lalu.

Namun, Muspidauan tak bersedia mengungkapkan peran dan materi pemeriksaan terhadap Ingot.‎

“Kalau materi perkara kita tak bisa ungkapkan. Yang jelas, yang bersangkutan diperiksa dalam statusnya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru,” terangnya.

Perlu diketahui, penyidikan kasus ini lantaran diduga kuat dalam kegiatan tersebut adan mark up atau kenaikan harga barang yang diadakan dengan harga sebenarnya.

Penyidik pun akhirnya mengulas  perbandingan harga antara barang yang dikerjakan dengan daftar harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Kasus ini sendiri dilaporkan oleh masyarakat dan tim menemukan dugaan pelanggaran dalam kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Swasta dan Lingkungan Kota Pekanbaru tahun 2016 itu.‎

Proyek ini, bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau tahun 2016, yang dititipkan ke Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah yang saat itu bernama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar.

Pihak yang mengerjakan dikontrak sekitar Rp6,3 miliar.‎

Salah satu proyek dalam kegiatan itu adalah pengadaan lampu jalan LED di Kota Pekanbaru. Namun setelah dikerjakan, ternyata sejumlah lampu tak kunjung menyala.

Bahkan kabel yang sudah dipasang malah dicopot oleh pihak supplier. Kejanggalan ini pun ‘tercium’ oleh DPRD Pekanbaru.

Dari hasil inspeksi di lapangan, DPRD  banyak sekali perusahaan yang terlibat, salah satunya PT ACS yang ‎diketahui melakukan pekerjaan pemasangan lampu LED di Jalan Semangka sebanyak 17 unit, Jalan Fajar Ujung 17 unit dan Jalan Bahagia 17 unit.

Belakangan, lampu-lampu itu ternyata dicopot.

Bantuan ini juga diketahui dikelola oleh Dinas DKP Pekanbaru ‎yang melalui Kabidnya yang bernama Masdahuri menunjuk PT ACS serta satu perusahaan lainnya, PT OMG, untuk melakukan pekerjaan pemasangan, dan kedua perusahaan itu menggunakan jasa PT SSJ yang dipimpin AS sebagai penyedia kabelnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ingot enggan mengomentari pemeriksaan dirinya saat itu.

redaksiR7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *