Janji Pasos dan Fasum Warga Panam Tagih Janji Ciputra Citra Garden

Puluhan Penghuni Perumahan Citra Garden Panam Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, menuntut kepada pihak pengembang perumahan Citra Garden Progress Pembuatan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang dijanjikan belum juga terwujud.

Warga mengeluhkan selama ini pihak Citra Garden  belum memikirkan hak dari penghuni untuk membangun fasos/fasum, khususnya Rumah ibadah Penghuni dan sarana olah raga seperti kolam renang juga belum ada.

Salah satu warga  Citra Garden, yang enggan disebutkan namanya dan sudah menempati perumahan semenjak 2013 yang lalu, mengatakan penghuni menagih janji fasum dan fasos ke pengembang grup Ciputra yang sudah bertahun-tahun dijanjikan hingga saat ini belum direalisasikan.

“Kami selaku penghuni punya hak atas janji-janji yang tidak di tepati, kami bersama seluruh penghuni akan menuntut apa yang telah dijanjikan pada kami, bukan karena kami “meminta” akan tetapi pihak pengembang Perumahan Citra Garden salah satu Grup Ciputra Abadai Karya yang berjanji, dan di cantum dalam marketing bisnisnya itu, faktanya sampai sekarang belum terealisasi,”.

“Masalahnya, developer tidak memenuhi janji-janji waktu jualan, fasum dan fasos belum ada. Biaya IPL , dinaikkan sepihak tanpa musyawarah,” ujarnya lagi.

Sementara itu Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan tempat pemukiman Pasal 1 dan 2, pengertian perumahan adalah: “kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.”

Dalam pasal 143 disebutkan, pihak pengembang (developer) dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Apabila pihak pengembang tidak menyediakan sarana fasos/fasum dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 151 UU 1/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

redaksiR7plus/rpc

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *