Komisi II Bahas DPT Pilkada 2018 dengan KPU dan Pemerintah

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu. Rapat membahas terkait persoalan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap pada Pilkada Serentak 2018.
Selain KPU dan Bawaslu, hadir juga perwakilan pemerintah yaitu Dirjen Penduduk dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrulloh.
Dalam rapat, Komisioner KPU Viryan memaparkan, terdapat beberapa catatan penting dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan. Sebab, DPT pada pilkada mendatang akan menjadi dasar bagi KPU untuk menyusun DPT pada Pileg dan Pilpres 2019.
“Total pemilih kita untuk Pilkada Serentak 2018 (sebanyak) 151.293.955 jiwa. Pemilih laki-laki sebanyak 75.554.292 jiwa dan pemilih perempuan ada 75.739.583 jiwa,” kata Viryan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).
Viryan menjelaskan, dari total DPT tersebut, sebanyak 849 ribu pemilih yang dipastikan belum memiliki e-KTP. Maka, Viryan berharap, Komisi II dan Dirjen Dukcapil turut mampu menghadirkan solusi terhadap pemilih yang belum memiliki e-KTP tersebut. Pemilih yang belum memiliki e-KTP itu mayoritas warga Papua.
“Masih ada sekitar 849 ribu pemilih yang masuk kategori belum memiliki KTP elektronik atau dimungkinkan belum memiliki. Kedua, kita berharap pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik atau suket agar didapatkan jalan keluar,” ungkap Viryan.

RDP Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu

RDP Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Sementara, Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakrulloh mengatakan, dari sebanyak 849 ribu pemilih yang belum memiliki e-KTP itu, sekitar 425 ribu yang sudah ditemukan datanya dan sudah memiliki e-KTP.
“Soal 849 data pemilih terakhir yang belum ada KTP elektronik dan atau belum dipastikan ada KTPnya, sudah ketemu 425 ribuan, sudah punya KTP elektronik,” kata Zudan menanggapi pernyataan KPU.
Lebih lanjut, Zudan berharap KPU mampu mengoptimalkan data pemilih pada pilkada maupun pemilu mendatang melalui data di Dukcapil. Sebab, kata dia, KPU sudah diberikan akun dan password akses data Dukcapil guna menentukan DPS maupun DPT. Termasuk juga berkaitan dengan problem terkait pemilih pemula.
“KPU sekarang sudah mulai akses data dukcapil sebagaimana password dan username. Penduduk pemilih pemula, dukcapil setelah kerja sama dengan KPU, maka mereka diberi surat keterangan yang menyatakan telah masuk di DPT,” pungkas Zudan.
Sementara, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, pihaknya ingin fokus menuntaskan pekerjaan rumah KPU, Bawaslu, dan pemerintah terkait persoalan data pemilih.
Sebab, lanjut dia, Komisi II ke depan akan lebih fokus membahas terkait PKPU Kampanye Pileg Pilpres, serta Pencalegan dan Perbawaslu yang berkaitan dengan Pileg Pilpres 2019.
“Karena besok kami agendakan dua hari penuh yakni Selasa Rabu RDP khusus untuk menuntaskan hal-hal yang soal PKPU dan Perbawaslu untuk 2019. Jadi hari ini hanya khusus untuk DPS dan DPT. Kita mau tuntaskan semua keluhan-keluhan tentang daftar pemilih khususnya untuk masuk pilkada,” tutupnya.
redaksiR7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *