Replanting dilakukan bukan untuk Perusahaan tapi untuk Rakyat

Pemerintah akan memulai peremajaan kebun sawit rakyat seluas 25.423 hektar untuk Provinsi Riau pada 2018.

Luasan tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.

Peremajaan Sawit Rakyat di Provinsi Riau sudah sangat mendesak. Sebab, total luas lahan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau yang mencapai 1,58 juta hektare pada umumnya merupakan kebun tua.

Kebun sawit itu ditanam pada sekitar tahun 1980-an melalui Program Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans), sehingga produktivitas dan kualitasnya menjadi rendah.

Riau menjadi provinsi ketiga dari program PSR ini.

Program ini diluncurkan perdana di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 13 Oktober 2017 dan disusul di Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 27 November 2017.

Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Mansur HS meminta kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau mengantongi data yang valid terkait adanya program replanting sawit dari pemerintah.

Hal ini untuk memastikan penerima betul-betul orang yang layak untuk mendapat bantuan peremajaan tanaman sawitnya, bukan perusahaan.

Disampaikan politisi PKS ini, dirinya juga tidak ingin nanti ada masyarakat yang protes karena realisasi program peremajaan tidak tepat sasaran, bukan masyarakat yang menerima, tetapi pihak perusahaan perkebunanan sawit.

“Informasinya ada sekitar ratusan hektare kebun sawit yang di-replanting di Kabupaten Rokan Hilir. Kita harap ada data validnya di OPD terkait,” tambahnya.

Sebagaimana yang dimaklumi, perkebunan sawit di Riau merupakan salah satu terbesar di Indonesia. Namun kondisinya sudah banyak yang berumur tua, sangat perlu dilakukan peremajaan. Program pemerintah ini diharapkan bisa menjawab hal tersebut. Dimana masyarakat terbantu dalam pendanaan.

redaksiR7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *