Sudah Setengah Triliun Habis, Kinerja Dewan Kok Minim

Kinerja anggota DPRD Riau dapat sorotan. Jumlah dana yang dihabiskan untuk dewan tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Bayangkan saja, selama tiga tahun belakangan ini yakni dari tahun 2014 sampai dengan 2016, anggota dewan sudah habiskan dana Rp474,5 miliar untuk reses dan kunjungan kerja. Tapi hasil yang diperoleh tidak maksimal, bahkan minim.

“Anggota DPRD Riau periode 2014-2019 sampai saat ini belum terlihat prestasi kinerja yang baik terhadap pembangunan daerah,” begitu kata peneliti FITRA Riau, Tarmizi dalam rilisnya yang diterima riau7plus.com Kamis (4/5/2017).

FITRA Riau membuat indikasi terhadap tidak maksimalnya kinerja anggota dewan tersebut. Dikatakan Tarmizi, fungsi legislasi DPRD Riau hanya mampu menghasilkan 24 peraturan daerah (perda) sepanjang tahun 2014-2016.

“Sementara fungsi budgeting dan kontroling kinerja Dewan Riau cenderung tidak terlihat atau bahkan tidak jalan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kasus suap pembahasan APBD tahun 2014-2015 yang sama-sama melibatkan eksekutif dan legislatif,” katanya lagi.

FITRA Riau menaruh perhatian spesial terhadap kunjungan luar negeri para anggota dewan ini. Menurut FITRA, dana kunjungan luar negeri anggota dewan naik tiap tahun, tapi hasil tidak ada.

“Dana kunjungan luar negeri yang dianggarkan selalu naik dari tahun-tahun sebelumnya, tahun dialokasikan sebesar Rp28,8 milyar, tahun 2016 sebesar Rp12,7 milyar dan tahun 2015 Rp7,4 milyar, dan tahun 2014 sebesar Rp6,5 milyar. Parahnya, kunjungan luar negeri tersebut hanya dilakukan untuk satu kali kunjungan, bahkan hasilnya tidak terlihat sama sekali yang dibawa pulang oleh anggota dewan selain dari hanya untuk foya-foya diluar negeri,” jelasnya.

Fitra Riau menilai, bahwa kondisi tersebut menunjukkan semangat efisiensi anggaran pemerintah belum tercermin dalam perencanaan anggaran daerah. Masih banyakn anggaran yang dialokasi secara berlebihan juga sangat berpotensi menjadi ruang korupsi, apalagi anggaran–anggaran tersebut merupakan anggaran habis pakai yang sangat mudah untuk diselewengkan.

“Kunjungan kerja yang dilakukan oleh para anggota dewan hanya sebatas seremonial untuk menghambur-hamburkan uang rakyat, namun minim hasil kinerja,” tegas Tarmizi.

Fitra Riau juga menilai bahwa Kementrian Dalam Negeri yang bertugas melakukan verifikasi atas rancanagan APBD pemerintah Provinsi Riau tidak serius dalam melakukan evaluasi. Faktanya, masih banyak anggaran yang dialokasikan secara berlebihan lolos dalam evaluasi tersebut.

Oleh karena itu, maka FITRA Riau menyarankan kepada Gubenur Riau untuk melakukan evaluasi kembali atas perencanaan anggaran APBD terutama untuk tahun 2017 yang masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan.

“Gubenur Riau harus melakukan realokasi anggaran yang syarat dengan pemborosan tersebut untuk anggaran–anggaran yang lebih dibutuhkan kepada publik.

redaksiR7plus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *